Sejarah

Pendidikan Tinggi Teknik Sipil sudah lama berkembang di seluruh Nusantara. Perkembangan itu seirama pula dengan lajunya Pembangunan di Indonesia. Akan tetapi pertumbuhannya agaknya menghadapi berbagai masalah. Masalah-masalah itu antara lain tertuang dalam laporan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1975. Salah satu bentuk laporan itu berupa dokumen Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan Tinggi (KDPPT) 1975 dan Kerangka Pokok Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP).
Usaha penyelesaian masalah ini sesungguhnya telah dimulai, kendatipun akhirnya masih sangat terbatas. Wadah yang menangani bidang teknologi pun sesungguhnya sudah ada yaitu Konsorsium Teknologi. Namun sangat dirasakan beratnya menangani masalah tersebut mengingat bidang teknologi tidak kurang dari 20 bidang keteknikan.
Menyadari banyaknya masalah yang tercakup dalam KDPPT dan KPPTJP serta memahami beratnya beban yang dihadapi Konsorsium Teknologi maka dirasa perlu dan juga sudah pada saatnya untuk mempertemukan bidang-bidang sejenisnya dalam Konsorsium Teknologi.
Terdorong oleh rasa tanggung jawab etis serta dengan petunjuk-petunjuk dari Prof. Pramutadi, Direktur Pembinaan Sarana Akademis, Prof. M. Samudro, Sekretaris Eksekutif Konsorium Teknologi, dan Dr. Poernomosidi Hadjisaroso, Direktur Jenderal Bina Marga PUTL pada waktu itu, serta petunjuk Rektor Universitas Indonesia, maka disusunlah rencana pertemuan ketua-ketua Jurusan Teknik Sipil seluruh Indonesia, dalam bentuk musyawarah. Dengan Bantuan para pimpinan Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi Bandung, dan Institut Teknologi Surabaya , maka Jurusan Teknik Sipil Universitas Indonesia untuk pertama kalinya didukung untuk menyelenggarakan musyawarah pendidikan tinggi Teknik Sipil untuk Perguruan Tinggi Negeri pada tanggal 1 – 2 Agustus 1978 di Jakarta.

Dengan rakhmat Tuhan Yang Esa, terselenggaralah untuk pertama kalinya Musyawarah tersebut dan berdirilah Badan Pekerja Pendidikan Tinggi Teknik Sipil Indonesia (PTTSI) pada tanggal 2 Agustus 1978, beranggotakan wakil dari lima perguruan tinggi negeri yaitu UI, ITB, UNDIP, UGM, dan ITS sebagai berikut :

Sekeretaris : Ir. Sidharta Kamarwan
Anggota     :
– Ir. Boesono Budidharmo
– Ir. Djuanda Suraatmadja
– Ir. A. Azis Jayaputra, M.Sc.
– Ir. Daruslan
– Ir. Soetojo Tjokrodiharjo
– Ir. Suryanto Budiharso
– Ir. Darmojo
– Ir. Pinardi Koestalam
– Ir. Bambang Soejadi

Sesuai dengan Program kerjanya pada bulan September 1979 Badan Pekerja PTTSI menyelenggarakan Musyawarah II di Universitas Gajah Mada dengan tema : Menyambut Rencana Pembangunan Lima Tahun ke III. Hasil dari Musyawarah tersebut berupa Kurikulum minimum Jurusan Teknik Sipil dan nama Badan Pekerja PTTSI diganti Badan Musyawarah Pendidikan Tinggi Teknik Sipil seluruh Indonesia, disingkat BAMUS PTTSI.

Musyawarah III berlangsung di Universitas Diponegoro pada tahun 1981 mengambil Tema Pemantapan SK Menteri P & K No. 0124/UI/IX/1979. Pada Musyawarah III ini ditetapkan bahwa anggota pengurus harian adalah ex-officio Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas yang bersangkutan.

Setelah tertunda beberapa kali, pada tahun 1990 berlangsung Munas IV di ITS dan diputuskan keanggotaaan pengurus harian diperluas menjadi 9 dengan tambahan USU, UNIBRAW, UNHAS, dan Universita Trisakti. Sebagai Kelanjutan dari Munas IV telah dapat dihasilkan kurikulum yang berlaku secara Nasional Pendidikan Sarjana Rekayasa Sipil.

Keberadaan dan keberhasilan dari BMPTTSSI sampai dengan saat ini tidak lepas dari para pimpinan pendahulu yang berperan aktif dalam pengembangan Teknik Sipil di Indonesia. Para pimpinan sejak berdirinya BMPTTSSI sampai dengan sekarang ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pimpinan BMPTTSSI

BMPTTSSI telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan musyawarah yang secara bergantian diselenggarakan di perguruan tinggi seperti ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Musyawarah Nasional dan Pramunas